KLIKNESIA — Pengamat Pendidikan Dan Satriana merespons positif Pemecahan Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian di pemerintahan baru Prabowo Subianto.
Tiga kementerian tersebut yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementrian Kebudayaan.
“Saya kira ada baiknya juga langkah ini mudah-mudahan masing-masing bisa fokus dengan pekerjaannya. Karena pendidikan dasar menengah persoalannya tentu berbeda dengan pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Mudah-mudahan dengan ini pemerintah bisa lebih berkonsentrasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,” kata Dan, saat dihubungi, Selasa (22/10/2024).
Bukan rahasia lagi banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh masing-masing kementrian, khususnya dua kementrian yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sehingga dengan formasi baru ini Dan berharap pemerintah bisa cepat beradaptasi.
“Karena kita tahu sudah banyak desakan-desakan masyarakat persoalan-persoalan masyarakat yang sudah disuarakan sejak lama tentang pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Jadi, mohon cepatlah,” ujarnya.
Dan berharap wajah baru kementerian yang ada saat ini bisa membawa perubahan positif yang signifikan, tanpa mengganggu rencana jangka panjang yang sudah ada.
“Catatan juga agar tidak mudah terganggu fokusnya oleh perubahan-perubahan mendasar, biasanya ada selentingan ganti Menteri ganti kurikulum ganti kebijakan, harusnya enggak seperti itu fokus pada peta jalan pendidikan yang jangka panjang,” kata Dan.
“Mudah-mudahan ini yang tidak terganggu ini yang tidak banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Bahwa, Menteri menjabarkan visi Presiden memiliki komitmen dengan presiden itu fitrahnya karena memang ini pilihan politik tapi birokrasi dan teknokrasi harusnya bisa ajeg hanya bicara soal kompetensi, data, kajian, kebijakan, dan jangan itu diintervensi kepentingan politik,” tegasnya.
Akses Pendidikan
Diantara segudang masalah pendidikan yang ada akses pendidikan dasar dan menengah yang merata harus menjadi perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di mana saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan dasar menengah, bahkan buta huruf.
Padahal, sudah seharusnya kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Kita tahu persoalan Indonesia luas dan pendidikan sebagai kewajiban memenuhi hak dasar dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu persoalannya paling utama adalah ketidakmerataan. Baik sebaran sarana pendidikan, maupun kualitas pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, itu yang perlu digaris bawahi,” kata Dan.
Sementara catatan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah masih tingginya biaya pendidikan sehingga bangku kuliah masih sangat sulit dijangkau oleh masyarakat, meskipun secara akademik mumpuni.
“Padahal, tujuannya pendidikan tinggi itu untuk meningkatkan peradaban. Jadi, harusnya terseleksi betul-betul agar masyarakat yang mampu secara akademik didorong agar bisa mengikuti pengembangan sains dan teknologi,” ujarnya.
Dan menilai sampai saat ini masih belum ada mekanisme yang benar-benar objektif untuk menjaring masyarakat yang mampu secara kapasitas akademik, namun terkendala masalah biaya untuk melanjutkan ke bangku kuliah.
“Jangan sampai mereka direbut oleh perguruan tinggi negara lain dan berkiprah di sana karena ini merugikan sumber daya manusia kita juga,” pungkasnya.
